InfoSAWIT KALIMANTAN, PUTUSSIBAU – Di tengah keterbatasan infrastruktur dan akses pasar, Kabupaten Kapuas Hulu mulai menunjukkan arah baru pembangunan ekonomi berbasis sawit berkelanjutan. Melalui dukungan Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) dan Perhimpunan Forum Petani Kelapa Sawit Jaya Indonesia (POPSI), petani sawit di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T) kini mendapat pendampingan intensif agar mampu naik kelas menjadi pelaku utama dalam rantai nilai industri sawit nasional.
Kegiatan Pelatihan Teknis Petani Sawit bertema “Pengembangan Sawit untuk Kesejahteraan Masyarakat di Daerah 3T” yang digelar di Hotel Grand Banana, Putussibau, Jumat (31/10), menjadi wujud nyata komitmen itu. Lebih dari 150 peserta—mulai dari petani mandiri, kepala desa, pengurus koperasi, hingga penyuluh pertanian—memadati ruangan pelatihan yang diinisiasi POPSI bersama Media Perkebunan dengan dukungan penuh BPDP.
Sekretaris Jenderal POPSI sekaligus Pemimpin Redaksi Media Perkebunan, Hendra J. Purba, mengapresiasi antusiasme petani Kapuas Hulu yang dinilai luar biasa.
“Dengan waktu persiapan singkat, kegiatan ini bisa terlaksana berkat dukungan DPRD dan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu. Kapasitas ruangan hanya 150 peserta, padahal banyak yang masih ingin ikut,” ujarnya dalam keterangan resmi diterima InfoSAWIT Kalimantan, Jumat (31/10/2025).
Hendra menekankan pentingnya penggunaan benih sawit legal dan bersertifikat sebagai fondasi utama produktivitas. Ia mengingatkan, hingga kini masih banyak petani tergiur bibit murah tanpa label resmi.
“Ada 21 produsen benih resmi yang sudah terdaftar. Bibit ilegal memang murah, tapi risikonya mahal—gagal panen dan rugi jangka panjang,” tegasnya.
Ketua Umum POPSI, Mansuetus Darto, menilai pengembangan sawit di daerah 3T seperti Kapuas Hulu bukan hanya soal ekonomi, tapi juga soal pemerataan pembangunan.
“Daerah ini punya potensi besar—tanah luas, semangat masyarakat tinggi. Tapi akses jalan, pasar, dan teknologi masih terbatas. Karena itu, sawit berkelanjutan menjadi jalan tengah antara kebutuhan ekonomi dan kelestarian lingkungan,” ujarnya.
Menurut Darto, POPSI berkomitmen memperkuat peran petani agar tidak hanya menjadi pemasok buah, tetapi juga bagian dari rantai produksi yang bernilai tambah. Pendekatannya melalui penguatan koperasi, pelatihan teknis, dan fasilitasi sertifikasi ISPO.
“Kunci keberhasilan sawit rakyat ada pada koperasi yang kuat dan transparan. Hanya dengan itu petani bisa sejahtera sekaligus berdaya saing,” tambahnya.
Dukungan juga datang dari Ketua DPRD Kapuas Hulu, Yanto, S.P., yang menilai pelatihan ini sebagai momentum penting untuk memperkuat kapasitas petani sawit lokal.
“Banyak petani belum paham cara memilih bibit unggul atau mengakses program BPDP seperti PSR dan Sarpras. Kami di DPRD siap mendukung agar pelatihan seperti ini berlanjut dan berdampak nyata,” tegasnya.
Sementara itu, Bupati Kapuas Hulu, Fransiskus Diaan, yang membuka acara secara resmi, menegaskan bahwa pengembangan sawit di wilayahnya harus memperhatikan keseimbangan antara ekonomi dan lingkungan.
“Kapuas Hulu memiliki 56 persen kawasan hutan lindung dan konservasi. Jadi hanya sekitar 20 persen lahan yang bisa dimanfaatkan untuk perkebunan. Kita harus kelola sawit secara bijak agar tetap menjaga keutuhan alam,” ujarnya.
Fransiskus juga mengingatkan masyarakat agar tidak menggunakan bibit ilegal serta mengajak semua pihak—pemerintah, petani, koperasi, dan lembaga seperti BPDP—untuk bersinergi membangun tata kelola sawit yang produktif dan lestari.
“Sawit harus menjadi sumber kesejahteraan masyarakat sekaligus pelindung lingkungan. Dengan kerja sama dan disiplin, Kapuas Hulu bisa jadi contoh pengembangan sawit berkelanjutan di daerah 3T,” pungkasnya. (T2)
